(Suspected) Phenomenon Pseudo Defense Industry

Ini merupakan sebuah hipotesis dari fenomena dalam dunia industri pertahanan. Gambar system thinking ini masih dalam taraf penelitian dan belum selesai, namun sudah bisa menunjukkan pemahaman atas fenomena. 

Dalam pertahanan dimulai dari ancaman potensial. Potensi ancaman bukan hanya dari ancaman militer atau terorisme namun bisa juga dari bencana baik alam maupun buatan manusia. Intinya bisa menyebabkan kondisi negara lumpuh pemerintahan sipilnya.

Potensi ancaman bisa diprediksi akan menjadi ancaman aktual dan ketika ini terjadi maka ancaman akan mengurangi kondisi wilayah yang diserang. Ini kemudian memerlukan antisipasi dalam strategi dan strategi akan mengeluarkan perencanaan. Dari perencanaan ini akan lahir sejumlah operasi militer untuk memitigasi atau menanggulangi ancaman aktual.

Dalam perencanaan muncul kebutuhan yang diinginkan dan dari situ muncul kebutuhan aktual. Kebutuhan aktual pertahanan membutuhkan program pengadaan. Mula2 mereka akan melakukan pengecekan kapasitas industri pertahanan, apakah mampu memenuhi kebutuhan pertahanan. Kemudian ini akan juga mengecek pada fasiltas produksi pada industri terkait. Pihak pengadaan juga akan mengecek kaidah2 yang sudah diatur negara seperti UU 16 tahun 2012 dan lainnya, yang intinya jika kapasitas produksi nasional mampu , maka diharuskan membeli produk dalam negeri. Jika semua ok maka pihak pengadaan akan melakukan pemesanan. Lalu produksinyan akan memasok kebutuhan aktual.

Namun jika tidak puny kapasitas, maka pengadaan akan mengecek kapasitas produksi negara sahabat dan pihak negara sahabat akan melalukan pengecekan pada industrinya. Jika ok maka akan dilakukan pemesanan dan produksi produsen luar negeri tersebut akan memenuhi kebutuhan aktual. 

Sampai disini semua normatif.

Namun secara teoretis terlihat adanya pihak industri yang "berkepentingan", tentu untuk produksinya di beli. Namun diduga melakukan langkah meyakinkan sistem bahwa produsen dalam negeri mampu dan punya kapasitas dalam produksi. 

Ini kemudian menimbulkan kesan bahwa negara harus membeli dari industri dalam negeri. Kemudian pemesanan dilakukan. 

Masalahnya adalah industri dalam negeri bukanlah melakukan produksi namun sekedar merakit dan memasok kebutuhan negara dengan produk non produksi dalam negeri. 

Ini diduga struktur sebuah sistem yang dinamakan "pseudo industry.